Bogor, Infojabar.com – Pemerintah Kota Bogor tengah mencari solusi agar layanan transportasi massal Biskita Transpakuan dapat kembali melayani seluruh koridor pada tahun 2025. Pemkot Bogor telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 miliar dari APBD untuk mendukung operasional Biskita, meskipun total kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp50 miliar.
Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari, menjelaskan bahwa pada tahun depan, Biskita Transpakuan tetap akan beroperasi di dua koridor yang memiliki angka load factor atau tingkat okupansi penumpang tertinggi.
“Dua koridor yang memiliki load factor terbaik akan tetap beroperasi. Kami sedang mencari solusi agar seluruh publik tetap terfasilitasi, meskipun hanya dua koridor yang dapat dijalankan sementara,” ujar Hery di Bogor, Selasa (10/12).
Dua koridor yang dipilih untuk beroperasi pada 2025 adalah Koridor 1 dan 2, yang dikenal dengan tingkat penumpang yang paling tinggi. Sementara itu, mengenai koridor 5 dan 6, Hery menegaskan bahwa kedua koridor tersebut tidak akan dihapuskan, meskipun Pemkot Bogor saat ini menghadapi keterbatasan anggaran untuk mengoperasikan seluruh jaringan transportasi.
“Tidak ada yang dihilangkan. Ketika anggaran sudah memungkinkan, kami akan mengaktifkan kembali seluruh koridor,” katanya.
Dengan anggaran Rp10 miliar yang telah disetujui, Pemkot Bogor berkomitmen untuk memastikan operasional dua koridor utama dapat berjalan dengan lancar. Hery berharap anggaran ini cukup untuk memulai operasional Biskita pada 2025, dan menjanjikan adanya solusi lebih lanjut ke depannya.
“Sesuai kesepakatan politis yang telah dibangun dengan DPRD, anggaran ini cukup untuk membiayai dua koridor. Kami berharap ada perkembangan lebih lanjut,” tambahnya.
Hery juga telah berkomunikasi dengan Wali Kota Bogor terpilih, Dedie Rachim, terkait kelanjutan program Biskita. Sebelumnya, Dedie menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bogor selama periode 2019-2024.
“Saya sudah berdiskusi dengan wali kota terpilih mengenai isu ini. Semoga bisa berjalan lancar,” harap Hery.
Sementara itu, terkait dengan bus yang tidak akan beroperasi pada 2025, Hery menjelaskan bahwa hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Pemkot Bogor, karena puluhan unit bus yang saat ini beroperasi bukan milik pemerintah kota.
