Bintan, Infojabar.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mencatatkan hampir 1.500 laporan pelanggaran yang terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 per 1 Desember 2024. Angka ini menunjukkan tingginya upaya pelanggaran meskipun sudah ada langkah pencegahan yang dilakukan.
Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, mengungkapkan bahwa laporan pelanggaran Pilkada terus bermunculan, dengan jumlah yang signifikan hingga awal Desember. “Per 1 Desember, sudah hampir 1.500 laporan yang masuk. Hal ini menunjukkan banyaknya upaya untuk melanggar aturan meskipun sudah dilakukan berbagai langkah preventif,” ujar Lolly dalam sebuah media gathering yang bertema ‘Evaluasi Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024’ di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (3/12).
Namun, Lolly menambahkan bahwa secara keseluruhan, proses Pilkada 2024 sejauh ini berjalan dengan lancar. Ia juga mencatat bahwa tidak ada kerusuhan signifikan yang terjadi selama pelaksanaan Pilkada, meski ada beberapa peristiwa yang perlu dicermati lebih lanjut.
“Untuk kerusuhan yang terjadi di Puncak Jaya, itu memiliki konteks yang berbeda dan harus dilihat dengan cara pandang yang sesuai dengan karakteristik Papua,” jelas Lolly, mengingat kondisi di wilayah Papua yang memiliki tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Meski demikian, Lolly menegaskan bahwa secara umum, Pilkada 2024 berjalan dengan baik tanpa gangguan besar.
Lolly juga menyampaikan bahwa kinerja penyelenggara pemilu pada Pilkada 2024 lebih baik dibandingkan dengan Pemilu 2024, terutama terkait dengan penurunan jumlah rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU). Ia memberi contoh, di Sulawesi Selatan, Bawaslu memberikan rekomendasi PSU di 13 Tempat Pemungutan Suara (TPS) selama Pilkada 2024, jauh lebih rendah dibandingkan dengan Pemilu 2024 yang menyarankan PSU di 69 TPS.
Sementara itu, untuk Papua, Lolly mencatat penurunan signifikan dalam rekomendasi PSU. Pada Pemilu 2024, Bawaslu merekomendasikan PSU di lebih dari 90 TPS, namun pada Pilkada 2024 jumlahnya turun drastis menjadi hanya 36 TPS.
Dari data tersebut, Lolly menyimpulkan bahwa pelaksanaan Pilkada 2024 cenderung lebih baik dari segi pelanggaran dan masalah teknis dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya, menunjukkan progres positif dalam penyelenggaraan pemilu di berbagai wilayah di Indonesia.
