(Infojabar.com) – Kunjungan kerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Papua Barat Daya pada Sabtu (7/6/2025) mendapat sorotan publik. Di tengah ramainya isu kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, kunjungan ini justru disambut aksi protes dari kelompok masyarakat dan aktivis lingkungan.
Didampingi pejabat daerah, termasuk Gubernur Papua Barat Daya dan Bupati Raja Ampat, Bahlil meninjau langsung operasional tambang milik PT Gag Nikel di Pulau Gag, wilayah yang selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata bahari unggulan dunia.
Kedatangan Bahlil berlangsung di tengah meningkatnya kecemasan publik, terutama pasca-ramainya kampanye #SaveRajaAmpat di media sosial. Tagar tersebut menjadi simbol perlawanan masyarakat atas dugaan kerusakan ekosistem yang ditimbulkan oleh aktivitas industri tambang.
Respons Menteri Bahlil
Dalam pernyataannya, Bahlil menekankan bahwa kunjungan ini bertujuan memastikan kegiatan tambang dilakukan sesuai ketentuan dan tidak mencederai kelestarian lingkungan. Ia juga membantah tuduhan bahwa izin tambang di Pulau Gag dikeluarkan saat dirinya menjabat.
“Izin usaha ini sudah ada jauh sebelum saya menjadi menteri. Saya datang ke sini untuk melihat langsung kondisi di lapangan secara objektif,” kata Bahlil saat berdialog dengan warga setempat.
Ia menambahkan bahwa pemerintah akan bertindak berdasarkan temuan faktual di lapangan dan tidak segan mencabut izin apabila terbukti terjadi pelanggaran yang merusak lingkungan.
Aksi Protes Warnai Kunjungan
Meski demikian, kunjungan tersebut tidak berjalan mulus. Setibanya di Bandara DEO Sorong, rombongan Bahlil disambut aksi damai dari Koalisi Selamatkan Alam dan Manusia Papua. Kelompok ini menuntut pemerintah mencabut secara permanen izin pertambangan nikel di Raja Ampat dan mendesak penghentian eksploitasi alam di kawasan konservasi.
Dalam aksinya, massa menyuarakan kekhawatiran terhadap potensi kerusakan hutan, pencemaran laut, dan dampak sosial terhadap masyarakat adat. Suasana sempat memanas ketika para pengunjuk rasa kecewa karena Bahlil keluar dari bandara melalui pintu belakang tanpa menyempatkan diri menemui mereka.
“Kami menolak pertambangan di tanah adat kami. Hentikan perusakan lingkungan di Raja Ampat!” teriak salah satu orator aksi.
Komitmen Evaluasi Pemerintah
Menanggapi dinamika tersebut, Kementerian ESDM menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh berdasarkan hasil kunjungan dan pengumpulan data lapangan. Pemerintah juga berjanji akan berkoordinasi dengan kementerian teknis, lembaga lingkungan, dan pemerintah daerah untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.
“Kami berkomitmen menjalankan evaluasi secara terbuka dan objektif. Prinsip utama adalah perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar perwakilan Kementerian ESDM dalam keterangan tertulis.
Kasus tambang nikel di Raja Ampat kini menjadi ujian serius bagi pemerintah dalam menyeimbangkan antara kepentingan investasi dan komitmen menjaga lingkungan, khususnya di wilayah yang memiliki kekayaan hayati global seperti Papua.
