Infojabar.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud mencatat capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah. Di bawah kepemimpinan Bupati Welly Titah bersama Wakil Bupati Anisya Gretsya Bambungan, angka temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bersifat material dilaporkan mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Selama hampir satu dekade terakhir, temuan BPK dengan nilai material menjadi persoalan yang terus berulang. Nilainya bahkan kerap mencapai miliaran rupiah dan menjadi salah satu tantangan dalam upaya meningkatkan tata kelola keuangan daerah.
Namun, kondisi tersebut mulai berubah pada pemeriksaan terbaru. Pemerintah daerah berhasil menekan nilai temuan material hingga berada pada angka terendah dalam kurun waktu sekitar 10 tahun terakhir. Capaian ini dinilai sebagai indikator adanya peningkatan dalam sistem pengawasan maupun pengelolaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.
Inspektur Kabupaten Kepulauan Talaud, Simon Karaeng, SH, M.Si, menjelaskan bahwa berdasarkan data yang dimiliki Inspektorat, nilai temuan material pada tahun-tahun sebelumnya selalu berada di kisaran miliaran rupiah. Sementara pada pemeriksaan tahun ini, nilainya turun drastis menjadi sekitar Rp500 juta.
“Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, angka ini merupakan yang paling kecil dalam sekitar satu dekade terakhir,” ujar Simon Karaeng.
Menurutnya, penurunan tersebut tidak terjadi secara kebetulan. Hasil itu merupakan buah dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pengawasan internal, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta mendorong setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk lebih tertib dalam mengelola anggaran.
Simon menambahkan, koordinasi yang lebih intensif antara Inspektorat dan seluruh perangkat daerah turut berperan dalam meminimalkan potensi kesalahan administrasi maupun pengelolaan keuangan yang berisiko menimbulkan temuan material.
Keberhasilan menekan angka temuan juga menjadi sinyal bahwa sistem pengendalian internal pemerintah mulai berjalan lebih efektif. Meski demikian, pemerintah daerah menegaskan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat seluruh jajaran cepat berpuas diri.
Masih terdapat sejumlah aspek yang perlu terus diperbaiki agar kualitas tata kelola pemerintahan semakin baik. Evaluasi rutin, pembinaan kepada OPD, serta peningkatan kapasitas aparatur sipil negara akan tetap menjadi agenda penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Simon berharap tren positif ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan dalam setiap penggunaan anggaran.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud pun optimistis bahwa perbaikan tata kelola keuangan akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan daerah. Dengan semakin kecilnya nilai temuan material, pemerintah berharap kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran daerah terus meningkat sekaligus menjadi fondasi bagi terciptanya pemerintahan yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab.
