Jakarta (Infojabar.com) – Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Indonesia, Arrmanatha Nasir, mengkritik keras adanya standar ganda dalam respons internasional terhadap kekerasan yang dilakukan Israel terhadap Palestina, khususnya di Jalur Gaza. Menurutnya, fenomena ini berpotensi merusak kepercayaan terhadap sistem multilateral global.
“Standar ganda yang terlihat di Gaza saat ini tidak hanya merusak tatanan hukum internasional, tetapi juga mencederai kepercayaan dunia terhadap sistem multilateral,” ujar Arrmanatha dalam pernyataan yang disampaikan pada Sidang Darurat Majelis Umum PBB (ESS-10) yang digelar di New York, pada Rabu (4/12) waktu setempat.
Dalam pernyataan tersebut, Wamenlu Indonesia menyoroti dengan kecewa sikap beberapa negara yang terus memveto sejumlah rancangan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB, yang bertujuan untuk menghentikan kekerasan di Gaza. Di antaranya, delapan rancangan resolusi yang gagal mendapatkan persetujuan, serta empat resolusi lainnya yang tidak dapat diimplementasikan secara efektif.
“Padahal, keputusan-keputusan hukum dari Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang menyerukan akuntabilitas dan penghentian pelanggaran hak asasi manusia, seakan-akan diabaikan,” ungkap Arrmanatha. Ia menambahkan, tindakan tersebut memberi sinyal yang keliru, seolah-olah memberi “lampu hijau” bagi Israel untuk melanjutkan serangan dan meremehkan prinsip-prinsip hukum internasional.
Lebih lanjut, Wamenlu Indonesia menegaskan bahwa kekerasan yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023 telah merenggut lebih dari 44.500 nyawa, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Menurutnya, pembantaian ini jelas mengarah pada genosida terhadap rakyat Palestina. “Jika pembunuhan massal terhadap ribuan orang tak bersalah ini bukan genosida, lantas apa lagi yang bisa disebut dengan istilah tersebut?” tegasnya.
Arrmanatha juga menyampaikan keprihatinan atas langkah Israel yang terus menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Ia menyebutkan, upaya sistematis Israel untuk mendiskreditkan UNRWA, badan PBB yang sangat penting dalam memberikan bantuan kepada lebih dari dua juta warga Palestina, semakin memperburuk kondisi kemanusiaan.
“Indonesia merasa kehilangan atas gugurnya 333 pekerja kemanusiaan, termasuk 249 staf UNRWA, yang telah berjuang memberikan bantuan kepada warga Gaza. Mereka adalah harapan terakhir bagi kelangsungan hidup rakyat Gaza,” tambahnya.
Untuk itu, Wamenlu Indonesia menyerukan kepada negara-negara di dunia agar mengambil langkah konkret. Salah satunya dengan menghentikan pengiriman senjata ke Israel, serta memastikan penerapan resolusi PBB dan keputusan pengadilan internasional secara efektif. Arrmanatha juga meminta agar negara-negara anggota PBB mendukung dua rancangan resolusi yang mendorong gencatan senjata di Gaza dan memberikan dukungan politik untuk kelangsungan misi UNRWA.
“Dengan dukungan terhadap dua resolusi tersebut, diharapkan kepercayaan terhadap sistem tatanan dunia dapat dipulihkan,” kata Arrmanatha.
Indonesia tetap berkomitmen pada solusi dua negara sebagai jalan utama untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan antara Palestina dan Israel. Meski demikian, Wamenlu menegaskan, komunitas internasional harus segera mengakui kedaulatan Palestina tanpa syarat, tanpa penundaan lebih lanjut, guna menciptakan perdamaian sejati di kawasan tersebut.
