Jakarta (Infojabar.com) – Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono, kembali menuai sorotan setelah melontarkan gurauan ketika awak media menanyakan perkembangan kasus pagar laut yang hingga kini masih menjadi tanda tanya.
Pernyataan tersebut menjadi viral setelah diunggah di akun Instagram @lambe_turah. Dalam video berdurasi 17 detik, Trenggono terlihat keluar dari Istana Negara usai mengikuti rapat kabinet dan hendak menaiki mobil dinasnya. Sejumlah jurnalis berusaha mendapatkan keterangan mengenai kasus pagar laut yang belum menemukan titik terang. Namun, bukannya memberikan jawaban yang dinantikan, Trenggono justru menimpali dengan candaan.
“Sekarang kan sudah LPG, masa ditanya lagi,” ujar Trenggono sambil tersenyum.
Ketika didesak lebih lanjut apakah kasus pagar laut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat kabinet, Trenggono membantah.
“Enggak, tadi bahas persiapan Lebaran,” jawabnya singkat sebelum meninggalkan lokasi.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, kembali mendesak pemerintah untuk segera mengungkap siapa pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Pantai Utara Tangerang, Banten.
“Kami mendesak pemerintah segera mengungkap siapa yang memiliki, membangun, menyuruh, dan membiayai pagar ini,” ujar Titiek dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Titiek mengaku heran dengan keberadaan pagar laut tersebut, yang muncul tanpa ada kejelasan pihak yang bertanggung jawab. Menurutnya, proyek dengan skala sebesar ini mustahil dilakukan oleh nelayan karena membutuhkan anggaran yang sangat besar.
“Tidak mungkin tiba-tiba ada pagar sepanjang 30,16 kilometer begitu saja. Ini bukan proyek kecil, bahkan ada yang memperkirakan biayanya mencapai lebih dari Rp12 miliar. Pemerintah harus segera mengungkap siapa dalang di balik proyek ini,” tegasnya.
Kasus pagar laut semakin menjadi perhatian publik setelah kebakaran melanda kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), yang memicu kekhawatiran akan hilangnya dokumen penting terkait permasalahan ini.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret dari pemerintah dalam menyelesaikan polemik yang masih penuh tanda tanya ini. Publik berharap ada transparansi dalam pengungkapan kasus agar tidak menjadi misteri berkepanjangan.
